Pemasangan MPOS Wajib Bagi Rumah Makan

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada pemilik restoran dan rumah makan untuk memasang Machine Payment on Sistem (MPoS) atau alat perekam pajak transaksi.

Jika ada rumah makan yang tidak ingin memasang alat tersebut, maka sanski pencabutan izin usaha menanti para pebisnis kuliner.

“Jadi ada sanksinya. Bisa saja pencabutan izin usaha. Namun untuk saat ini kami masih menerapkan usaha persuasif ke pemilik usaha rumah makan, kemudian juga rutin dilakukan pemantauan kepada rumah makan yang telah melakukan pemasangan,” kata Bapenda Bulukumba, Supardiman, Senin, 21 Oktober 2019.

Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Bulukumba mencatat hingga saat ini telah ada tiga belas rumah makan atau restoran yang telah dipasangi MPoS.

Beberapa rumah makan yang telah dipasangi alat perekam pajak tersebut seperti Rumah Makan Agri, Rumah Makan Sulawesi, Grand 99, Pinisi Garden, Rumah Makan Maju Melayu, Labissa dan Abbana Cafe serta beberapa rumah makan lainnya.

“Kami sedang mengusulkan lagi pengadaan alat rekam pajak. Untuk pengadaaan alat tersebut tidak gampang, karena pada proses pengaktifan sebelumnya harus ada pelaporan ke KPK dulu,” katanya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Pemasangan alat perekam pajak kata Sufardiman dinilai dapat meningkatkan dan memaksimalkan penarikan pajak.

“Hingga 11 Oktober ini, kami mencatat realisasi pajak rumah makan itu mencapai Rp 1.352.765.773, dari 763 rumah makan atau restoran,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bulukumba, Andi Baso Bintang menjelaskan, sesuai dengan SOP, pihaknya siap melakukan penertiban apabila ada rumah makan atau restoran yang tidak menerapkan alat perekam pajak online.

“Dinas Satpol PP memang ranahnya adalah penegakan peraturan, cuma kembali lagi ke Bapenda bagaimana melibatkan Satpol PP dalam tim. Kami dari Satpol PP siap turun melakukan penertiban. Namun sebelum itu kami menunggu koordinasi dari OPD terkait, misalnya Bapenda,” jelas Andi Baso Bintang. (ria/has/B)

Terpisah, pemilik rumah makan Kampung Nelayan, H. Suwardi mendukung upaya pemerintah memaksimalkan penarikan pajak melalui alat perekam pajak online. Hanya saja harus diperjelas terkait kategori rumah makan yang dipasangi. Misalnya rumah makan skala besar atau kecil.

“Sebenarnya ini bagus, hanya saja pemerintah juga harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan terhadap anggaran pajak tersebut. Kemudian juga harus melihat dari sisi konsumen dan pengusahanya, apakah tidak mempengaruhi tingkat pengunjung rumah makan. Namun kami dari segi pengusaha pasti akan patuh terhadap pajak,” tutupnya. (ria/has)