Beranda Bulukumba Penetapan Tersangka Tahura: Panas di Awal, Melunak di Akhir

Penetapan Tersangka Tahura: Panas di Awal, Melunak di Akhir

Kamis, 14 Maret 2019, 16:09 WITA
Ilustrasi

BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Bulukumba, Ferdi Ansar menyebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bulukumba panas di awal namun melunak di akhir atas kasus penjualan Taman Hutan Raya (Tahura), di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari.

Bagaimana tidak, kasus tersebut telah lama bergulir namun belum juga menetapkan tersangka. Menurutnya, kejaksaan dalam hal ini hanya semangat di awal namun belakangan mulai melunak.

Advertisement

“Menggebu-gebu di awalji. Entah apa yang membuat jaksa seakan kehilangan semangat untuk memproses kasus ini,” jelasnya, Rabu, 13 Maret 2019.
Ferdi mengatakan, jika kejaksaan telah lama menarget tersangka yang terdiri dari unsur pemerintah yang berperan meloloskan administasi penjualan lahan, masyarakat sebagai pihak pengklaim lahan, serta pengusaha sebagai pembeli lahan Tahura, pasca melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Ada main mata kejaksaan dengan para calon tersangkanya, ini sudah lama sekali bergulir, waktu di tangani oleh Kasi Pidsus yang lama (Femi I Nasution) sudah mengantongi calon tersangka,” sesalnya.

Dia meminta kejaksaan tidak main-main dalam kasus tersebut. Pasalnya telah merugikan negara hingga Rp 30 miliar, dari hasil pemeriksaan kepada 20 saksi atas kasus penjualan Tahura seluas 41,5 hektare itu.

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Andi Thirta Massaguni yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya belum menetapkan tersangka, karena belum ada penetapan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).

Hasil audit dari BPKP, kata Andi Thirta merupakan bukti kunci yang selama ini menghambat penetapan tersangka penjualan tanah negara tersebut.
“Belum ada hasil audit BPK, telah beberapa kali meminta namun belum juga ada,” kata pria kelahiran Bone itu.

Dalam waktu dekat ini, Kejari Bulukumba, kata Thirta akan kembali menyurat untuk meminta hasil audit BPK kerugian negara penjualan Tahura.
“Kita tidak bisa intervensi mereka (BPKP) karena kita beda instansi, alasannya tunggu-tunggu dulu ada yang kita ingin rampungkan, makanya kita akan kembali bersurat karena yang menentukan kerugian negara adalah BPKP,” jelas Thirta. (faj/has)