Polda Tetapkan Dua Tersangka Sengketa Lahan SMA PGRI

by

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Sengketa lahan kompleks SMA PGRI Bulukumba antara YPLP PGRI – Dikdasmen Bulukumba dengan keluarga Dakhlan Moh. Gau (alm) memasuki babak baru. Atas Pembuatan Alte Jual Beli (AJB) Polda Sulsel menetapkan dua tersangka.

Informasi yang didapatkan, Polda Sulsel melalui Polres Bulukumba menetapkan dua tersangka yang diketahui berstatus ASN dan pensiunan yakni Rajamuddin dan H. Suhardi Hammado.

Penyidik Tahbang Polda Sulsel, Ipda Risal menerangkan, penentapan tersangka atas tindaklanjut pelaporan polisi oleh masyarakat atas dugaan pemalsuan surat akte jual beli. Ia menjelaskan, pada prosesnya kasus tersebut ditangani Polres Bulukumba yang selanjutnya berkasnya diserahkan ke Polda.

“Hampir seminggu lebih kasusnya dilimpahkan ke Polda. Jadi sudah final kita sudah tetapkan dua tersangka. Jadi motifnya, kedua tersangka ini mempergunakan surat akte jual beli palsu dan itu dipakai sebagai alat bukti dalam sidang untuk kasus perdatanya,” paparnya, Senin, 11 November 2019.

Sedangkan untuk penahanan hingga saat ini belum dilakukan lantaran masih dalam tahap pertimbangan penyidik. Penyerahan tersangka akan segera dilakukan jika telah ada permintaan Kejaksaan.

“Sisa Kejaksaan yang meneliti apakah sudah lengkap atau masih perlu dilengkapi. Intinya kasus pidana atau perbuatannya kita yang proses,” katanya.

Alif Surya Firman mewakili keluarga Dakhlan Moh. Gau mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang telah melanjutkan kasus tersebut.

“Keluarga kami sangat berterima kasih kepada pihak Polda Sulsel yang akhirnya telah menetapkan tersangka pembuatan akte jual beli palsu di atas tanah milik ayah kami. Semoga kebenaran akan segera terkuak,” ujarnya.

Kasus tersebut bermula pada saat YPLP PGRI – Dikdasmen Bulukumba menggunakan Surat Hak Milik (SHM) pihaknya pada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Makassar tahun 2010, dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba sebagai tergugat dan ia sebagai pemilik sertifikat sebagai tergugat intervensi, dimana putusan PTUN Makassar adalah tidak dapat menerima gugatan penggugat, putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar adalah menguatkan putusan PTUN Makassar dan putusan Inkrah TUN MA adalah Menolak Gugatan Penggugat sehingga sertifikat hak milik (SHM) yang dipegang keluarga Dakhlan Moh. Gau adalah sah dan berlaku.

Lebih jauh ia menjelaskan, fakta saat persidangan PTUN Makassar juga pada salinan keputusan PTUN Makassar, ditemukan dan tertulis dalam salinan putusan jika akte jual beli yang penggugat gunakan adalah palsu karena penuh coretan, dimana undang-undang mensyaratkan bahwa AJB tidak boleh di Tip eks atau kotor, yang mana apabila ada kesalahan dalam AJB direnvoi atau dicoret dan dipindahkan ke sebelah bagian yang kosong kemudian diparaf oleh masing-masing pihak.

“Dari fakta inilah kami berusaha untuk mendapatkan AJB yang penggugat gunakan dan kebetulan kami menemukan fotocopy salah satu AJB yang penggugat gunakan. Pada tahun 2013 fotocopy AJB ini kami laporkan di Polda Sulsel dengan Nomor Laporan Polisi No. LP/411/XII/2013/SPKT dengan perkara, tindak pidana membuat surat palsu, menempatkan keterangan palsu dalam suatu akte autentik dana atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, 264, 266, KUH Pidana dan atau pasal 372 KUH Pidana,” kata Firman.

Lanjut Firman, pada tahun yang sama tepatnya 2013 lalu, pihak YPLP PGRI Dikdasmen Bulukumba kembali menggugat keluarga Dakhlan Moh. Gau secara perdata di PN Bulukumba dengan menggunakan AJB palsu untuk mengambil haknya  sebagai pemilik SHM yang sah dan berlaku sesuai dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari putusan TUN Mahkamah Agung.

“Terima kasih atas proses hukum yang dilakukan Polres Bulukumba dan polda, dari awal kami yakin kalau pemalsuan yang dilakukan pihak yayasan PGRI suatu saat akan terbuka,” katanya.

Sekedar diketahui, penetapan kedua tersangka berawal dari hasil gelar perkara terhadap LP No. 411 tersebut diatas, maka AJB penggugat dilakukan Laboratorium Forensik di Labfor Kriminalistik. Pada AJB yang digunakan oleh YPLP PGRI Dikdasmen Bulukumba ditemukan tulisan tindih pada AJB tersebut yang merupakan suatu tindak pidana. Disaat yang sama pula penyidik di Polres Bulukumba menemukan fakta bahwa AJB yang digunakan tersebut tidak terregister atau tidak terdaftar pada buku register PPAT Kecamatan Ujung Bulu dan tidak ditemukan juga/tidak teregister pada Kantor BPN Bulukumba. (faj/has)

Loading...