PSDA Bantah Ada Proyek Rp49 Miliar

by
PRESS RILIS. Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Plt. Kepala Bappeda Ali Saleng dan Kepala PSDA serta Kasubag Humas Andi Ayatullah saat press rilis di Media Center Setda Bulukumba, Selasa, 16 Juli 2019.

REPORTER: RAKHMAT FAJAR
EDITOR: HASWANDI ASHARI

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) angkat bicara terkait polemik proyek Kementerian PUPR yang disebut-sebut sebesar Rp49 miliar.

Kepala Dinas PSDA, Andi Zulkfili menerangkan jika anggaran Rp49 miliar pada program DAK 2018 tidak ada, dari awal dana anggaran yang disetujui Kementerian PUPR yakni Rp 30 miliar. Lebih rinci ia menjelaskan kalau mekanisme penganggaran DAK 2018 diawali dengan PSDA mengusulkan program rencana kegiatan kepada Kementerian PUPR.

“Pada pengusulan itu, sebelumnya PSDA mengedifikasi daerah-daerah irigasi di Bulukumba, lalu mengusulkan dana anggaran pemeliharaan irigasi sebesar Rp 60 miliar ke PUPR, namun setelah itu ada namanya pertemuan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan, PUPR, Bapenas, Dinas PSDA Provinsi Sulsel dan PSDA Bulukumba,” katanya dalam keterangan press rilisnya di Media Center Setda Bulukumba, Selasa, 16 Juli 2019.

Dari hasil pertemuan sinkronisasi itu maka disetujui bahwa yang memenuhi syarat dari data yang ada yaitu hanya Rp 30 miliar dan ditanda tangani bersama dari 4 unsur yakni Kementerian PUPR, Keuangan, Bapenas dan PSDA Bulukumba.

“Kalau munculnya dana Rp49 miliar itu dari peraturan menteri keuangan, namun saat dikonsultasikan kepada PUPR soal Rp49 miliar tetap merujuk pada hasil rapat sikronisasi dan mekanisme yakni anggaran DAK yang masuk pada paku anggaran yaitu 30 miliar. Jadi dana Rp49 miliar itu dari awal memang tidak pernah ada,” katanya.

Sedangkan ditanya soal kasus Rp49 miliar yang menyeret nama bupati, pihaknya tidak bisa masuk pada ranah itu, sebab masuk ranah hukum.
“Kami hanya bahas sesuai teknis saja soal penganggaran DAK yang diterima PSDA,” tambahnya. (*)