Selama 2019 Korupsi Dana Desa di Sulsel Rugikan Negara Rp 8,2 Miliar

 

 

 

MAKASSAR, RADAR SELATAN — Perkara penyalahgunaan dana desa atau kasus korupsi di Sulawesi Selatan membuat negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp8,2 Miliar. Hal tersebut diketahui berdasarkan rilis yang diterima dari Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi. Peneliti ACC Sulawesi Hamka Anwar menyebutkan, rilis kasus penyalahgunaan dana desa ini berdasarkan data pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

“2019 itu terdapat 27 perkara penyalahgunaan dana desa yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulsel. Negara mengalami kerugian hingga Rp8,2 Miliar lebih,” katanya kepada Radar Selatan, Rabu, 1 Januari 2020. Ia mengatakan, tahun 2018 lalu penyalahgunaan dana desa dari sektor alokasi dana desa terdapat 26 perkara. Sementara tahun 2019 terdapat 27 perkara.  “Jadi total nya ada 53 perkara yang teregister dari kepaniteraan setempat,” tambah Hamka.

Menurutnya, perbuatan korupsi dana desa tahun 2019 masih berlanjut. Sebanyak 16 kepala desa yang masih menjadi terdakwa serta sembilan orang perangkat desa.  “Jadi ada beberapa cara yang dilakukan para pelaku. Mulai dari modus, pola, dan penyebab korupsi dana desa tersebut,” ujarnya.

Hamka menjelaskan, pertama modus mark up anggaran. Seperti membuat laporan fiktif atau realisasi yang tidak sesuai dengan fakta termasuk proyek dan pengadaan fiktif, penggunaan tidak sesuai peruntukan, serta kepentingan pribadi.

Kedua, lanjut Hamka yakni polanya adalah perencanaan. Melibatkan aparat desa serta melibatkan pihak swasta seperti kontraktor maupun pemilik toko bahan agar mudah diatur.  “Ketiga adalah penyebab korupsi. Hal ini dianggap karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, kurangnya akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana desa dan tidak patuh terhadap aturan,” jelasnya.

Terkahir kata Hamka, yakni lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa. Dalam hal ini pemerintah daerah serta adanya konflik kepentingan dalam hal pengelolaan dana desa. ***

Penulis: Hendra

 

Berikut daftar kasus Tipikor dana desa tahun 2019:

 

1. Kasus korupsi pembangunan anggaran dana desa PBHP (Penerimaan Bagi Hasil Pajak) di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar. Terdakwa, Nurhalim jabatan Kades. Kerugian Negara Rp266.086.173, 72

2. Dana Desa (DD) Mekar Sari Jaya, Luwu Utara. Terdakwa,  Bambang Kartono jabatan Bendahara Desa. Kerugian Negara Rp451.470.000,00

3. Kasus penyimpangan alokasi dana desa Balielo, Kabupaten Wajo. Terdakwa, Andi Farman jabatan Kepala Desa.

4. Kasus penyimpangan alokasi dana desa Balielo, Wajo. Terdakwa, Sinarding (wiraswasta).

Nomor 3 dan 4 : Kerugian Negara Rp646.000.000,00

5. Pengelolaan keuangan dana desa di Desa To’bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu/Belopa. Terdakwa, Hamrun jabatan Kepala Desa. Kerugian Negara Rp276.337.370.88

6. Pengelolaan keuangan desa ADD/DD desa Sabaru Kabupaten Pangkep. Terdakwa, Muhammad Usman jabatan Kepala Desa. Kerugian Negara Rp290.377.177.00

7. Pengelolaan dana untuk kegiatan fisik di desa Labae, Kabupaten Bulukumba. Terdakwa, Armiyati jabatan Kepala Desa. Kerugian Negara Rp419.866.935.00

8. Penyalahgunaan bergulir P2MP di desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa, Hasriani jabatan Kepala Unit Pengelola Kegiatan Desa. Kerugian Negara Rp199.433.629.00

9. DD dan ADD desa Tinggimae, Kabupaten Gowa. Terdakwa, Muh Ramli jabatan Bendahara Desa.

10. Terdakwa, Fajaruddin jabatan Kepala Desa.

11. Terdakwa Andi Pabbenteng jabatan Sekretaris BPD.

Nomor 9-11 : Kerugian Negara Rp491.680.399,

12. Kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga hidro mikro Kabupaten Tana Toraja. Terdakwa, Karman Loda jabatan Kepala Desa.

13. Terdakwa Taufan Rinto jabatan Sekretaris Desa Tana Toraja.

No. 12-13 : Kerugian Negara Rp393.152.575.00

14. Terdakwa, Muhammad Said Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Gowa. Kerugian Negara Rp531.168.459,00

15. Terdakwa, Edy Sukma jabatan Kepala Desa Kabupaten Luwu. Kerugian Negara Rp418.723.000,00

16. Terdakwa, Mulawarman jabatan Kepala Desa Kabupaten Maros. Kerugian Negara Rp559.027.735,00

17. Terdakwa, Saharuddin jabatan Kepala Desa Kabupaten Maros. Kerugian Negara Rp381.860.036,00

18. Terdakwa, Andy Yusran Jafar jabatan Kades kabupaten Barru. Kerugian Negara Rp449.248.694,00

19. Terdakwa Aulia Rahman jabatan Bendahara Desa Kabupaten Barru.

20. Terdakwa Faris Jefry jabatan Kepala Desa Kabupaten Soppeng. Kerugian Negara Rp419.866.935,00

21. Terdakwa Nasdin jabatan Kades Kabupaten Selayar. Kerugian Negara Rp965.039.096, 43

22. Terdakwa Tahan J kabupaten Selayar.

23. Terdakwa Lambaba jabatan Kades Kabupaten Pinrang. Kerugian Negara Rp148.526.991, 00

24. Terdakwa Saharuddin jabatan Kades Kabupaten Enrekang.

25. Terdakwa Sainal jabatan Bendahara Desa Kabupaten Enrekang.

26. Terdakwa Mukhsin pemilik toko di Enrekang.

24,25,26 kerugian Negara Rp492.191.200,00

27. Terdakwa Andi Baso jabatan Kades Kabupaten Sinjai. Kerugian Negara Rp418.371.364,00. (*)