SK Tidak Boleh Berlaku Surut

MAKASSAR, FAJAR— SK Gubernur Sulsel Nomor 1344/V/Tahun 2015 yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penuntutan terhadap mantan ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Otto cukup lemah. Pasalnya aturan hukum tidak retroaktif (berlaku surut).

Hal tersebut diatur pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu Undang-undang.\

Pakar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Hambali Thalib membenarkan tidak bolehnya satu aturan itu berlaku surut. Namun ada pengecuali jika aturan tersebut tidak merugikan pencari hukum. Namun jika aturan tersebut dinyatakan merugikan maka tidak berlaku.

“Jika SK Gubernur Sulsel Nomor 1344/V/Tahun 2015 ini tidak merugikan PWI bisa diterapkan. Namun SK tersebut merugikan PWI tidak boleh dikenakan,” kata Hambali, Kamis 25 Juli.

Lebih lanjut dia juga menuturkan selama ini hampir semua aturan tidak ada yang berlaku surut. Apalagi jika itu menyangkut penerapannya dalam perkara.

“Sebagai contoh jika aturan sebelumnya masa kerja 55 tahun, namun ada SK baru yang menyatakan aturan batas kerja 50 tahun. Sedangkan ada pegawai sudah diatas 50 tahun atura tersebut tidak berlalu,” ungkapnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh ketua Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) Sulsel, Arfan Halim Banna. Dia mengatakan aturan itu tidak boleh berlaku surut. “Tidak aturan yang membenarkan aturan dapat berlaku. Saya belum dapat aturan yang menjelaskan hukum bisa berlaku surut,” tambahnya.

Sekadar informasi mantan Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Otto didakwa atas penyewaan aset Pemprov Sulsel (Gedung PWI). Dia dituntut dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, harus menunjukkan unsur melawan hukum dan kerugian negara.

Sedangkan PWI mempersewakan gedung tersebut pada tahun 2010 dan SK Gubernur Sulsel Nomor 1344/V/Tahun 2015 baru terbit pada tahun 2015. Selain itu keberadaan SK tersebut juga bertentangan dengan SK Gubernur Provinsi Sulsel no 284/VIII/68 tanggal 4 Agustus 1968 tentang pengalihan Hak Pakai terhadap Pengalihan terhadap Gedung Gelora Pantai menjadi Gedung Balai Wartawan (sekarang gedung PWI).

Selain itu adanya putusan perdata PN Makassar dengan Nomor 250/PDT.6/2017/PN.MKS juga telah menguatkan pengalihan Hak Pakai sesuai SK Gubernur Provinsi Sulsel no 284/VIII/68 tanggal 4 Agustus 1968. (edo)
Edward Ade Saputra / Edho
(Harian FAJAR)
08114181104