Soal Dana BOK, Kadinkes: No Komen

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, dr. Wahyuni enggan berkomentar mengenai dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2019.

“No komen,” kata dr.Wahyuni kepada RADAR SELATAN, saat ditemui langsung di lobi ruang kerjanya di Kantor Dinkes Kabupaten Bulukumba, Rabu, 27 Mei 2020.

Meskipun sebelumnya, dr. Wahyuni mengungkapkan bahwa ia belum menjabat sebagai kepala dinkes pada saat pengelolaan dana BOK tahun 2019.

“Pada saat itu saya belum menjabat, saya menjabat di akhir 2019 yakni bulan September,” katanya lagi.

“Sebelumnya dijabat oleh pelaksana tugas,” tambah dr. Wahyuni.

Diketahui Pelaksana Tugas Kepala Dinkes sebelum dr. Wahyuni yakni Andi Ade Aryadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulukumba.

Sama halnya dengan dr. Wahyuni, saat RADAR SELATAN menemui langsung Andi Ade Aryadi di Kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba, ia juga tidak mau berkomentar banyak mengenai kasus dugaan penyelewengan anggaran dana BOK tersebut.

Tetapi Andi Ade, sedikit menjelaskan bahwa ia menjalankan fungsi managerial pada saat menjabat sebagai Plt. Kadinkes.

“Terkait mekanisme penyaluran atau pengelolaan BOK, yang tahu banyak itu bagian teknis,” dalihnya.

Meskipun demikian, menurutnya ia tetap akan kooperatif terhadap hukum yang berlaku.

“Kalau saya pribadi tidak bisa berkomentar banyak. Intinya biarkan masalah ini berproses berdasarkan ketentuan atau hukum yang berlaku,” pungkas Andi Ade Aryadi.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun RADAR SELATAN saat ini (Rabu, 27 Mei 2020) beberapa kepala puskesmas sedang dimintai keterangan oleh Unit Tipikor Polres Bulukumba, terkait kasus dana BOK tersebut.

“Iye betul, ada panggilan hari ini ke Tipikor untuk dimintai klarifikasi terkait BOK,” kata salah seorang kepala puskesmas yang minta identitasnya tidak dipublikasikan.

Kata dia, dalam proses pemeriksaan terdapat 20 puskesmas yang akan diminta klarifikasi lanjutan terdiri dari 3 gelombang.

“Kalau hari ini (kemarin) ada enam kapus yang akan dipanggil, untuk dimintai klarifikasi,” bebernya.

Sampai saat berita ini dituliskan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Unit Tipikor Polres Bulukumba terkait hal tersebut di atas.

Sebelumnya, Unit Tipikor Polres Bulukumba menemukan indikasi pelanggaran hukum pada pengelolaan dana BOK 2019 di Dinkes Kabupaten Bulukumba.

Indikasi tersebut diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya dari keteragan 40 orang baik itu dari pihak puskesmas dan dinas kesehatan, maupun pihak lain yang terkait.

“Berdasarkan penyelidikan sementara oleh Tipikor Polres Bulukumba, terdapat Rp 4.452.181.950 anggaran yang tidak tersalurkan ke pihak ouskesmas dan dikelola oleh Dinkes Bulukumba,” kata Kapolres Bulukumba, AKBP Gany Alamsyah Hatta, seperti yang dimuat di halaman RADAR SELATAN saat Konferensi pers di Mako Polres Bulukumba, beberapa waktu lalu. (*)