Beranda Bulukumba Tegas!!! Pejuang Subuh Tolak RUU HIP

Tegas!!! Pejuang Subuh Tolak RUU HIP

Rabu, 1 Juli 2020, 20:04 WITA
TOLAK RUU. Peserta aksi membentang spanduk penolakan terhadap RUU HIP, berpose bersama Ketua dan beberapa Anggota DPRD Bulukumba.

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, Kamis, 1 Juli 2020.

Peserta aksi yang jumlahnya kurang lebih 15 orang tersebut membentang spanduk berukuran satu kali empat meter, bertuliskan ‘Kami bangga jadi musuh PKI, kami mengawal fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tolak RUU HIP’.

“Kami meminta DPRD Bulukumba secara kelembagaan bersikap untuk menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP,” seru salah seorang peserta aksi, Musafir, saat menyampaikan orasinya.

Menurutnya, RUU HIP tersebut berpotensi membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI), atau memberi ruang ideologi komunisme untuk berkembang.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Andi Soraya Widyasari, yang sempat menerima aspirasi dari peserta aksi, menjelaskan secara kelembagaan, DPRD Bulukumba masih akan membahas tuntutan dari aksi tersebut.

Tetapi menurutnya, sejak awal pembahasan di DPR RI, Fraksi PKB atau partainya memang menolak disahkannya RUU HIP.

“Sejak awal Fraksi PKB di DPR RI memang menolak disahkannya RUU HIP, dan sampai saat ini sikap itu masih tegas dan bulat,” terang anggota dewan dari fraksi PKB DPRD Kabupaten Bulukumba tersebut.

Andi Soraya menegaskan bahwa Fraksi PKB DPRD Bulukumba sendiri, juga secara tegas menolak disahkannya RUU HIP.

“Untuk kami di Fraksi PKB, juga menyatakan sikap tegas untuk menolak RUU HIP. Hal ini telah kami sampaikan pada saat audiens,” ungkap Andi Soraya yang dimintai konfirmasi via WhatsApp.

Diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP, lantaran menimbulkan banyaknya polemik di masyarakat.

RUU HIP merupakan program legislasi prioritas DPR RI pada 2020 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi usul inisiatif DPR.

Beberapa poin yang dianggap kontroversi dalam RUU tersebut yakni konsep Trisila dan Ekasila, serta frasa ‘Ketuhanan yang berkebudayaan’ yaitu pada pasal 7 ayat 3.

Selain itu pada bagian ‘Mengingat’ dari RUU HIP tersebut juga tidak dicantumkannya Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966, tentang pelarangan ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. (ewa/has