Beranda Pilkada Telat Salurkan Anggaran Pilkada, Mendagri Ancam Periksa Empat Daerah di Sulsel

Telat Salurkan Anggaran Pilkada, Mendagri Ancam Periksa Empat Daerah di Sulsel

Kamis, 9 Juli 2020, 12:30 WITA

MAKASSAR, RADAR SELATAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menagih pencairan anggaran Pilkada yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Mantan Kapolri ini memaparkan kondisi pelaksnaan pilkada serta kebutuhan anggaran di setiap daerah tahun ini.

Salah satunya untuk wilayah Sulsel. Masih ada 4 daerah yang masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah tekait dukungan anggaran ke KPUD dan Bawaslu. Untuk kategori rendah, ada Kabupaten Soppeng dan Toraja Utara.

Ia mencontohkan Kabupaten Soppeng baru mencairkan 41 persen anggaran KPU, atau hanya Rp10,4 miliar dari total Rp25 miliar. Sementara yang masuk kategori sangat rendah yakni Kabupaten Barru dan Kepulauan Selayar.

Ia juga memastikan tak boleh ada perubahan nilai NPHD dari yang telah ditetapkan pemerintah serta instansi terkait. Anggaran untuk pilkada pun tak boleh digeser untuk aktivitas lain, lantaran merupakan agenda nasional yang sangat penting.

“Pekan ini sudah harus selesai. Karena KPU dan Bawaslu akan menggunakan anggaran itu untuk pembelian APD pada agenda coklit 15 Juli mendatang. Yang telat, akan kami periksa,” bebernya saat Rakor Persiapan Pilkada di Kantor Gubernur Sulsel, siang kemarin.

Selain itu, momen pilkada kali ini menjadi ajang persaingan sehat untuk para kandidat. Terutama bagi petahana. Adanya isu covid-19 membuat petahana harus bekerja ekstra. Sebab, jika kasus di wilayahnya terus meningkat, warga tak akan memilih untuk yang kedua kalinya. (rdr)