Beranda Bulukumba TRC Bulukumba Prihatin, di Masa Pandemi Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat

TRC Bulukumba Prihatin, di Masa Pandemi Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat

Sabtu, 11 Juli 2020, 9:13 WITA

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak Kabupaten Bulukumba prihatin dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang malah meningkat selama pandemic Covid-19 sejak Maret 2020.
Ini terungkap usai rapat koordinasi TRC DP3A Bulukumba membahas sejumlah kasus yang masih berproses di Polres Bulukumba, Jumat sore 10 Juli 2020 di Labissa Café Bulukumba.
Ketua TRC Kabupaten Bulukumba Sunarti Sain mengatakan, hampir setiap bulan ada 3-4 kasus yang masuk di TRC Bulukumba. Artinya setiap pekan ada kasus kekerasan yang terjadi di Bulukumba yang melibatkan perempuan dan anak.
“Di Bulukumba kasus yang terlapor masih didominasi kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis maupun seksual. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” ujar Sunarti yang didampingi anggota TRC Bulukumba; Agustin Hasibu, Haerul Anwar, Abduh Goni, dan Asmiati.
Sunarti meminta aparat kepolisian dan kejaksaan memperhatikan secara serius setiap kasus yang sudah dilaporkan ke Unit PPA Polres Bulukumba dan menjadikan kasus kekerasan perempuan dan anak sebagai prioritas. “Karena korban tidak seharusnya dibiarkan menghadapi kekerasan sendirian. Mereka harus tetap mendapatkan bantuan dari pihak lain terutama pada masa pandemi ini,” katanya.
Pada masa pandemi Coviid-19, kebutuhan korban menjadi dilematis karena petugas atau pendamping harus mengantisipasi dengan cermat situasi dan kondisi risiko penularan Covid-19 pada saat memberi bantuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bulukumba, Umrah Aswani mengatakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah membuat protokol untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang diharapkan bisa dijadikan protokol bersama dalam penanganan kekerasan, sehingga korban tetap terlayani dan lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada.
***