BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- DPRD Bulukumba akhirnya menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, di Ruang Paripurna DPRD Bulukumba, Rabu, 3 Agustus 2022.
Setelah sempat diisukan bahwa DPRD tidak akan menggelar Paripurna, namun rapat paripurna di DPRD Rabu 3 Agustus 2022 menunjukkan suasana yang lebih cair dan terjalin kembali terjalin komunikasi yang belakangan buntu.
Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf meski masih lelah sepulang perjalanan panjang ke Amerika Serikat, langsung hadir di ruang rapat DPRD Bulukumba untuk menghadiri paripurna. Ini juga menjadi momen pertama ia kembali bertemu dengan legislator secara resmi dan menyerahkan langsung KUA PPAS 2023 kepada Ketua DPRD Bulukumba H. Rijal.
Meski KUA PPAS sudah diserahkan Bupati kepada pimpinan DPRD, toh sampai saat ini belum ada jadwal pasti kapan agenda perubahan APBD akan dibahas.
“Bismillahirrahmanirrahim 3 buah ranperda disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda Kab Bulukumba,” kata Ketua DPRD Bulukumba, H. Rijal disusul dengan ketukan palu sebagai simbol penetapan.
Tiga Ranperda yang disetujui menjadi Perda antara lain, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Desa Wisata, serta Ranperda tentang Kemudahan Perlindungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
Selain persetujuan Ranperda, DPRD Bulukumba juga menggelar rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan KUA PPAS APBD Kab Bulukumba Tahun Anggaran 2023.
Tetapi, saat Ketua DPRD Rijal ingin melanjutkan ke agenda selanjutnya, Ketua Fraksi PPP Andi Pangeran Hakim justru melakukan interupsi. Ia meminta Pimpinan DPRD untuk menskorsing rapat untuk agenda istirahat dan salat.
Diketahui, rapat paripurna dihadiri Bupati dan Wabup, Pimpinan DPRD bersama Anggota DPRD, unsur Forkopimda serta pimpinan OPD.
Saat Paripurna diskorsing eksekutif dan legislatif melakukan pertemuan tertutup di ruang Ketua DPRD Bulukumba.
Saat agenda istirahat, para eksekutif saling sapa dengan anggota dewan. Misalnya saat Andi Utta dengan Fahidin terlihat saling berbincang diselingi dengan candaan.
"Kami tidak ada masalah, eksekutif dan legislatif itu harmonis. Kalau ada beda pendapat itu biasa," tegas Andi Utta menyoal isu kisruh DPRD dengan Pemkab Bulukumba. (ewa)
