BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Kebijakan penganggaran daerah menjadi perhatian khusus Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyiah (PDAN) Kabupaten Bulukumba. Program yang dikemas dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi misi pemerintah daerah.
Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menjadi sangat dibutuhkan untuk mengawal program pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran. Untuk itu, OMS diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan analisis secara kritis dan berbasis data sehingga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan.
Hal ini diterungkap dalam Pelatihan Advokasi Anggaran yang dilaksanakan PDNA Bulukumba di Cafe and Resto Grand 99 Bulukumba, Selasa, 16 Mei 2023. Kegiatan yang didukung USAID Madani ini diikuti sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang konsen dalam mengawal arah kebijakan penganggaran di Kabupaten Bulukumba.
Ketua PDNA Bulukumba, Satnawati menjelaskan, pelatihan ini sebagai salah satu upaya strategis mendorong penguatan kapasitas OMS yang menjadi anggota forum belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan strategi advokasi dalam menganalisis anggaran kesehatan.
"Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan advokasi dan analisis anggaran dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di bidang kesehatan khususnya di Kabupaten Bulukumba," terangnya ditemui di sela-sela kegiatan.
Menurut Satnawati, pelatihan ini merupakan program keberlanjutan gerakan dan konsolidasi yang diharapkan melahirkan hasil analisis anggaran sektor kesehatan. Kemudian dokumen hasil analisis akan diserahkan kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah.
Sementara itu, Field Coordinator Program USAID Madani Bulukumba, Musaddaq menambahkan, kegiatan ini merupakan inisiatif dukungan untuk masyarakat madani (civil society) yang didukung oleh USAID. Program ini diimplementasikan oleh FHI 360 dalam rangka memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dan toleransi di tingkat masyarakat melalui peningkatan kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan lembaga masyarakat madani di 32 kabupaten/kota di enam provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.
Salah satu perserta, Muhammad Jafar, mengungkapkan, penting bagi CSO atau kelompok masyarakat sipil untuk mengetahui APBD. Termasuk cara menghitung dan menganalisisi APBD, agar dalam memberikan saran maupun kritik atas pengelolaan keuangan daerah itu berbasis data.
"Peletihan ini sangat menarik karena sesuai dengan kebutuhan CSO sebagai penggiat gerakan sosial. Sebagai CSO, pelatihan ini tentu harusnya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan karena terutama ketika ada perubahan regulasi yang berkaitan dengan Pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan hari ini telah memberi kami banyak hal baru", kata Direktur Kopel Bulukumba yang akrab disapa Bung MJ ini. (man)
