BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Perjalanan dinas (Jaldis) desa ke Yogjakarta dalam rangka studi banding soal program ketahanan pangan yang rencananya akan digelar pada 11 hingga 14 September 2023 dianggap tidak efektif.
Agenda perjalanan dinas tersebut, diadakan oleh lembaga bernama Badan Pengembangan Pusat Pelatihan Strategi Pemerintahan.
dalam undangan yang disampaikan ke desa, penyelenggara mengundang lima unsur dalam satu desa untuk ikut dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa, Ketua PKK, dan Direktur Bumdes.
Masing-masing peserta dikenakan biaya sebesar Rp. 6.250.000,. jika ingin turut serta dalam kegiatan tersebut. Sehingga jika masing-masing desa mengikutkan 5 unsur maka harus mengeluarkan anggaran sebesar 31 juta lebih, itu diluar dari uang saku.
Perjalanan dinas ke Yogjakarta tersebut dalam rangka study banding pengelolaan potensi pertanian atau program ketahanan pangan.
Meski lokasi yang direncanakan untuk menginap berada di Yogyakarta, namun kunjungan belajar ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah antara lain Desa Ponggok, Kecamatan Polinharjo, Kabupaten Klaten, dan di Penangkaran Bibit Unggul, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Aktivis Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Bulukumba, Rudy Tahas, menganggap perjalanan dinas tersebut terkesan hanya akan menghabiskan anggaran dan dianggap tidak efektif.
Berkaca pada program Jaldis sebelumnya, menurut Rudy rata-rata desa yang rajin melakukan perjalanan dinas keluar daerah tidak nampak perubahan setelah mengikuti program yang rutin digelar tersebut.
"Sebenarnya kalau berbasis kebutuhan memang perjalanan ini tidak jadi soal, tapi kalau hanya sekedar jalan-jalan saya rasa itu tidak efektif dan hanya buang-buang anggaran," terangnya.
Apalagi perjalanan dinas ke Jogja untuk belajar ketahanan pangan, menurut Rudy sebenarnya di Kabupaten Bulukumba juga telah memiliki desa yang telah berhasil di sektor pertanian yakni Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa.
"Kalau memang untuk belajar pertanian dan itu merupakan kebutuhan yang mendesak, menurut saya tidak perlu ke Jogja, di Bulukumba ada Desa Salassae yang sejauh ini sektor pertaniannya cukup maju apalagi pertanian organik," ungkapnya.
Menurut Rudy, Salassae sering menjadi tempat kunjungan bukan saja dari Kabupaten Bulukumba dan Sulsel saja bahkan ada kunjungan dari luar daerah untuk belajar sistem pertanian di Salassae.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari membenarkan adanya kegiatan perjalanan dinas tersebut.
"Surat dari lembaga (yang menyelenggarakan kegiatan) yang sudah didisposisi oleh bupati, sudah saya kasi ke Pak Kabid (Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Ahmad Yusri)," ungkap Andi Uke.
Sementara itu, Kabid Pemdes DPMD, Ahmad Yusri menjelaskan bahwa berdasarkan rekomendasi dari bupati, desa yang dapat ikut dalam kegiatan Jaldis di Yogjakarta adalah desa yang memiliki potensi pertanian.
"Pak Bupati minta desa-desa yang ikut itu desa yang punya potensi pertanian untuk dikembangkan, karena ini temannya soal bibit unggul," ungkap Yusri.
Menurut Yusri, itu juga sebagai evaluasi terhadap program perjalanan dinas sebelum-sebelumnya di desa.
"Jadi kita bentuk tim untuk mengevaluasi desa yang mau ikut, kalau tidak sesuai misalnya bukan desa yang punya potensi pertanian maka tidak boleh diterima," jelasnya.
Terkait kenapa tidak di Desa Salassae atau Desa Kambuno yang juga memiliki potensi pertanian yang maju, menurut Yursri karena di Penangkaran Bibit Unggul, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dianggap lebih baik dan tersertifikasi. (ewa/has)
