BULUKUMBA, RADARSELATAN -- Sebanyak 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bulukumba, Kamis, 14 Agustus 2023.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Bulukumba, H Patudangi didampingi Ketua Badan Kehormatan Dewan, H. Syarifuddin bersama Asri Jaya di ruang rapat Ketua DPRD Bulukumba.
Menurut anggota DPRD Maros, Muhammad Amri Yusuf, tujuan dari kunjungan tersebut merupakan salah fungsi dan tugas DPRD dalam menjalankan pengawasan.
"Kami dari DPRD Maros menyampaikan terima kasih, atas penerimaan kami di DPRD Bulukumba. Tujuan kami berkunjung kesini menggali fungsi dan tugas DPRD, Sekaligus bersilaturahmi dan sharing," ucapnya.
Adapun yang dibahas dalam pertemuan tersebut, mengenai anggaran KPU di Pilkada, fungsi dan tugas badan kehormatan DPRD, serta pelaksanaan peraturan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H. Patudangi, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota DPRD Maros. Dia mengatakan kunjugan tersebut, terkait fungsi DPRD yang terbagi di beberapa alat kelengkapan dewan.
"Jadi ada empat yang di konsultasikan teman-teman daei DPRD Maros, pertama fungsi DPRD yang terbagi di beberapa kelengkapan, kemudian Badan Kehormatan (BK), pelaksanaan Perda dan bagaimana soal anggaran KPU yang 40 persen, itu wajib atau tidak," kata H. Patudangi.
"Kemudian saya menyampaikan bahwa fungsi DPRD hanya tiga, fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Kemudian soal anggaran KPU yang 40 persen, itu wajib, karena sudah menjadi surat edaran Kemendagri, yang memerintahkan bahwa memberikan anggaran 40 persen dari jumlah anggaran yang diberikan, untuk Pilkada mendatang," katanya, kepada RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID, saat setelah menerima kunjungan anggota DPRD Maros.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD H. Syarifuddin, menyampaikan bahwa di DPRD Bulukumba, merupakan satu rantai yang tak terpisahkan, rasa kekeluargaan dijunjung tinggi.
"Di pertemuan ini kita sharing bersama, dan bersilaturahmi. Kami di BK, merupakan alat kelengkapan dewan, sebagai panutan dan cotoh teladan. Kemudian mengenai baju toga di BK DPRD, yang tadi dipertanyakan, kami disini belum menggunakan pakaian toga, saya sudah pernah mengusulkan tapi keterbatasan anggaran," jelasnya. (mad/has/***)
