YOGYAKARTA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba memboyong para pengurus TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa untuk melakukan Studi Tiru percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bantul Provinsi DIY Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan 5-8 Desember 2023. Ketua TP PKK Bulukumba Hj. Andi Herfida Muchtar berharap para pengurus TP PKK, OPD terkait yang melakukan studi tiru termasuk kader di tingkat desa bisa belajar banyak dari keberhasilan yang dilakukan Pemkab Bantul dan TP PKK Bantul. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai program untuk menekan angka stunting.
Rombongan TP PKK Bulukumba yang dipimpin Ketua TP PKK Bulukumba Hj. Andi Herfida Muchtar diterima langsung Ketua TP PKK Kabupaten Bantul, Emi Masruroh bersama Asisten Pemerintahan Pemkab Bantul Hermawan Setiaji, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari Bulukumba hadir pula Ketua IKWAN Bulukumba Hj. Kasmi, dan Ketua DWP Bulukumba Intang Ali Saleng.
Dalam sambutannya, Hermawan Setiaji menyampaikan terima kasih karena TP PKK Bulukumba karena memilih Bantul untuk melakukan studi tiru percepatan penurunan stunting. Hermawan menjelaskan, Kabupaten Bantul berada di sisi selatan Kota Yogyakarta. Sisi barat bersebelahan dengan Kulonprogo dan Sleman di wilayah Timur.
Penduduk Bantul saat ini berjumlah 960.000 jiwa. "Tapi Warga Bantul yang berdomisili di Bantul lebih dari 1 juta orang," kata Hermawan. Ia menyebutkan, Kabupaten Bantul tidak punya kecamatan. "Adanya Kapanewon sesuai UU Keistimewaan Provinsi Yogyakarta. Di Bantul juga tidak ada kelurahan tapi ada Kalurahan. Dari 17 Kapanewon dan 75 kalurahan ada 933 padukuhan atau setara dusun," ujarnya.
Hermawan mengakui soal stunting, Bantul merupakan kabupaten di Provinsi DIY yang paling cepat angka penurunannya sejak 2019. "Dari sisi progress angka stunting, kami mengukurnya usia balita. Tahun 2021 masih di angka 19,1 persen. Tahun 2022 turun menjadi 16,9 persen dan tahun 2023 kami target angka stunting tinggal 14 persen. Untuk mencapai ini kami melibatkan banyak pihak. Menggerakkan semua sumber daya, termasuk kader PKK," jelasnya.
Ketua TPP PKK Bantul Emi Masruroh menambahkan, di Bantul ada yang disebut kader sehat srikandi Bantul. Tugasnya adalah memantau ibu hamil, memantau balita atau bayi-bayi dan segera melaporkan jika menemukan kasus bayi kurang gizi dan stunting. "Termasuk memantau Ibu hamil di usia rentan seperti 40 tahun ke atas. Semuanya harus saling mendukung," tegasnya.
Emi juga memastikan semua kader PKK dan Posyandu memiliki kompetensi yang baik. Ada uji kompetensi bagi kader posyandu. "Kader PKK biasanya juga kader posyandu sehingga semua kader PKK juga kompeten," terang Emi. Soal data, seringkali memang dalam pendataan ada yang mis sehingga perlu selalu dilakukan pemutakhiran dan pengetahuan yang selalu diupdate bagi kader dalam penanganan stunting ini.
Hermawan mengatakan, bicara stunting selalu berbarengan dengan angka kemiskinan. Di Bantul katanya ada 2 program utama yakni Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis padukuhan. "Kami ada alokasi 50 juta per padukuhan. Ini dibuatkan Peraturan Bupati. Anggaran 50 juta itu untuk bidang kesehatan. Bisa untuk beli alat timbang, mengurus ibu hamil dll," tambahnya.
Ia menyebutkan kehadiran kader di garda terdepan juga menjadi lebih nyata. "Kami support anggarannya sehingga akselerasi penurunan stunting sekaligus bisa untuk penurunan angka kemiskinan," ujar Hermawan.
Program kedua adalah Sistem Data Kesejahteraan Masyarakat. "Data BPS memang sellau dirilis setiap tahun. tapi ingat BPS itu tidak tahu persis orangnya. Makanya kita sering kesulitan kalau ada angka-angka yang dirilis dan kami tidak tahu orangnya yang mana."
Angka-angka itulah yang kemudian diverifikasi melalui sistem data kesejahteraan. "Sederhananya program ini, kami memotret sampai di rumah-rumah. Ada semacam sensus sendiri. Dan kami tahu siapa orang yang paling miskin di Bantul. Namanya siapanya, orangnya yang mana, rumahnya dimana dan sebagainya. Yang paling mampu juga kami punya datanya. Ada data rentan miskin dan sangat miskin," kata Hermawan.
Sistem ini juga memotret profil terkait profesi agar pemerintah mudah melakukan treatment. "Misal pedagang pasar yang paling miskin siapa kami miliki datanya. Nelayan paling miskin dll. Bahkan ke depan kami bisa miliki data rumah yang bersangkutan," urai Hermawan.
Dua hal inilah yang katanya banyak membantu Pemkab Bantul dalam melakukan penanganan. Termasuk dalam mencapai UHC atau universal health coverage. "Kami berusaha keras meningkatkan UHC Bantul dari tahun ke tahun. Saat ini UHC Bantul 98,84 persen. Artinya, sudah hampir 100 persen warga Bantul tercover proteksi kesehatannya melalui BPJS," jelas Hermawan. (nad)
