JENEPONTO, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Junaedi Bakri melakukan kunjungan silaturahmi dengan anggota DPRD setempat, di ruang Paripurna DPRD, Kamis (4/1/2024).
Pertemuan antara Pj Bupati Jeneponto itu, didampingi Sekda, Mu. Arifin Nur dan sejumlah Kepala OPD, sebagai bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Terlebih lagi Penjabat Junaedi baru dilantik pada tanggal 31 Desember 2023 lalu.
Didepan Ketua DPRD Jeneponto, Arifuddin bersama Wakil Ketua DPRD, Imam Taufik Bohari serta anggota DPRD lainnya, Junaedi memaparkan berbagai persoalan yang butuh penanganan secara khusus.
"Diantara yang perlu ditangani, kita selesai angka stunting di Jeneponto. Stunting itu hanya persoalan gizi," paparnya.
"Kita bersama-sama menanggulangi stunting. Saya minta kita selesaikan stunting dan kalau bisa ada sampel
Stunting harus dituntaskan," tuturnya.
Katanya, daerah ini sangat potensi untuk pengembangan sektor pertanian. Menurutnya, sektor ini dianggap cukup
strategis kedepannya.
"Kita bangkitkan sektor pertanian. bibit Pertanian harus diperbanyak persediaannya untuk warga," kata Junaedi.
Selain itu menurutnya, masih ada 28.000 warga yang tidak ber-KTP dan belum melakukan perekaman.
"Tentu harus ditunjang sarana dan prasarana pelayanan yaitu mesin cetak KTP," ujarnya.
"Tidak lama kita akan masuk di pesta demokrasi. Tingkatkan layanan-layanan di tiap OPD. Saya mau penduduk Jeneponto untuk ber KTP. Disdukcapil perlu mencapai target untuk memiliki KTP sampai di pelosok," jelasnya.
Didepan DPRD ia mengaku bahwa kehadirannya untuk mengawal program yang telah disetujui DPRD melalui Perda dalam APBD.
Ia juga mengaku setiap tiga bulan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Ada beberapa indikator yang perlu dicapai.
"Masukan dari DPRD, saya anggap Pj adalah masukan yang sangat berharga bagi saya. Harapan saya, sampai 14 Pebruari jaga stabilitas keamanan agar bagaimana bisa kondusif," ungkap Junaedi.
"Karaeng Ninra' (mantan Bupati) juga menitipkan agar Puskesmas Togo-togo disikapi dan dicarikan solusi terbaik. Yang mana dalam hal ini Jeneponto ditakdirkan memiliki kapabilitas rendah," terangnya.
Sedangkan, Ketua Komisi IV DPRD, Kaharuddin menuturkan, stunting di Jeneponto paling tinggi di Sulawesi Selatan.
"Komisi IV yang membidangi kesehatan dan kaitannya dengan penanganan stunting, maka kami meminta kepada Bupati agar ada penanganan serius tentang stunting di Jeneponto," kata Kahar Gau.
"Kami juga mengharapkan agar Pj Bupati kalau bisa sekali-kali jalan ke lapangan untuk memantau ketersediaan bibit bagi petani," katanya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Imam Taufiq Bohari menyampaikan, DPRD berharap banyak ke Pj Bupati Jeneponto. Dengan ruang yang ada bisa melakukan akselerasi.
"Ada momen ketemu Pj Bupati Jeneponto. Jeneponto siapapun jad Bupati harus ada yang dibenahi. Pj Bupati ahlinya dalam pengelolaan keuangan. Di Jeneponto kedepannya harus ada database terkait semua sektor," paparnya.
"Penataan birokrasi, saya yakin pak Pj Bupati bisa membenahi dengan waktu sangat terbatas. Kita tahu Jeneponto sumber terbesar adalah pertanian, pendidikan dan keagamaan," ungkapnya.
Lanjut Imam Taufik mengatakan, di Jeneponto ada sumber daya yaitu PLTB.
"Apakah bisa diundang-undangkan dimasukkan tentang minerpa soal bagi hasil supaya ada kontribusi masuk ke daerah kita," tegasnya.
Sementara, Ketua Komisi II, Hanapi Sewang mengangkat soal kelangkaan pupuk di lapangan.
"DI Jeneponto pupuk langka, harga pupuk bersubsidi juga diatas harga eceran tertinggi (HET) yang dijual ke petani," tandasnya. (***)
