BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba berhasil menghemat anggaran sebesar Rp10 miliar pada tahun anggaran 2025 melalui penyesuaian anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap perubahan struktur pendapatan daerah.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Andi Irma Damayanti, mengungkapkan bahwa penghematan ini menyusul kebijakan baru terkait pengurangan pajak dan retribusi daerah.
"Mulai 2025, pendapatan daerah dari pajak dan retribusi akan mengalami penurunan, seiring dengan berkurangnya ketergantungan dana perimbangan dari pemerintah provinsi dan pusat," jelas Andi Irma, Senin, 13 Januari 2025.
Ia menambahkan, pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi, kini diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kondisi tersebut, menurut Irma mengharuskan Pemkab Bulukumba untuk menyesuaikan anggaran, termasuk mengefisienkan belanja daerah.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengurangi biaya perjalanan dinas, termasuk perjalanan dinas anggota DPRD.
"Bukan dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan," katanya.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Bulukumba optimistis dapat mengelola keuangan daerah lebih efisien tanpa mengorbankan program prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, menyambut baik langkah tersebut. Ia menyebut pengurangan biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial sebagai solusi efektif untuk menyesuaikan belanja daerah.
"Di pembahasan kemarin, yang paling bisa kita tekan memang adalah anggaran perjalanan dinas. Ini juga sejalan dengan arahan presiden untuk mengefisienkan anggaran," ujarnya.
Syahruni berharap penghematan anggaran ini dapat dialokasikan untuk program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pengembangan UMKM dan peningkatan sarana prasarana.
"Kita setuju, supaya lebih banyak anggaran yang bisa diarahkan untuk peningkatan pemodalan UMKM serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat," tegasnya.****
