BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penghargaan ini diserahkan di Jakarta pada Kamis, 8 Agustus 2024, dan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Amrullah, mewakili Pemkab Bulukumba.
Penghargaan UHC Award ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Bulukumba dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memastikan cakupan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Bulukumba. UHC sendiri merupakan sistem yang menjamin setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, dr. Amrullah, menyatakan bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
"Dalam hal ini, Pemkab Bulukumba berkomitmen untuk memastikan seluruh penduduk memiliki perlindungan dasar melalui Program JKN," ujarnya.
Per 1 Agustus 2024, Kabupaten Bulukumba telah mencapai cakupan kepesertaan JKN sebesar 96,88 persen, atau sebanyak 456.948 jiwa dari total penduduk Bulukumba. Dengan capaian ini, Bulukumba resmi menyandang status UHC.
"Ini adalah wujud komitmen nyata bahwa pemerintah hadir untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas," tambah Amrullah.
Namun, ia menekankan bahwa Pemkab Bulukumba masih berupaya untuk meningkatkan cakupan JKN minimal 98% pada tahun 2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, Pemkab Bulukumba terus mendorong fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk memberikan pelayanan yang terbaik tanpa diskriminasi.
Sebelumnya, persoalan UHC di Bulukumba sempat menjadi bahan perbincangan publik setelah Tomy Satria Yulianto (TSY) mengkritik bahwa Bulukumba belum sepenuhnya melaksanakan UHC.
Saat itu TSY menyebutkan bahwa, meskipun Pemkab telah mengklaim UHC sejak awal 2024, pelaksanaannya masih dianggap belum optimal.
Saat diminta tanggapannya kembali mengenai penghargaan UHC Awards 2024 yang diterima Pemkab Bulukumba, Tomy menyatakan bahwa ia menyambut baik pencapaian tersebut, namun tetap mengingatkan bahwa UHC harus diiringi dengan komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Menurut Tomy, UHC Kabupaten Bulukumba masih berada di tingkat pratama, yang merupakan kategori pencapaian UHC paling rendah.
"UHC Pratama yaitu statusnya UHC dan yang ada PBPU (Pekerja Bukan Penrima Upah, red) Pemdanya, dan ada hutang tapi belum tentu lunas tahun ini. Anggarannya masih belum mencukupi untuk membayar," jelasnya.
Ia juga menyoroti tingkat keaktifan kepesertaan JKN di Bulukumba yang baru mencapai angka 66 persen, yang menurutnya masih jauh dari maksimal.
Selain itu, Tomy mengkritik proses layanan BPJS yang masih harus melalui prosedur pendaftaran yang panjang, dengan waktu tunggu sekitar satu bulan, itupun menurutnya jika ada kuota tambahan dari pemerintah.
"Layanan kepesertaan BPJS belum maksimal salah satunya tentang layanan cut off (non cutoff, red) di mana masyarakat masih harus menunggu antrian dan mengukuti prosedur pendaftaran yang rata-rata kurang lebih satu bulan itupun jika ada kuota tambahan dari pemerintah," tukasnya.****
