JENEPONTO, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Direktur Irigasi dan Rawa (Irwa) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Dr. Ismail Widadi akhirnya meresmikan pembangunan rehabilitasi saluran Induk irigasi D.I. Kelara Karalloe, baru-baru ini.
Dalam kunjungannya, Direktur Irigasi dan Rawa (Irwa) Dirjen SDA Kementerian PUPR Dr. Ismail Widadi datang bersama rombongan sekaligus didampingi langsung oleh Kabalai pompengan Jeneberang dan Kasubdit Irigasi dan Rawa Wilayah 3.
Peresmian ini pun menandai pasokan air irigasi seluas 7004 Ha dari Bendungan Kelara hingga Bendungan Karalloe sudah dapat dinikmati petani pasca bencana alam Tanah Longsor yang terjadi pada 30 Juni 2021 silam.
Dimana pada periode itu juga, saluran air irigasi ini mengalami banyak kehilangan air di ruas I dan ruas II pada saluran induk DI Kelara Karalloe dan hanya mampu mengairi persawahan sekitar kurang lebih 4000 Ha.
Akibatnya, para petani berteriak lantang lantaran tak mendapatkan pasokan air pada akhir MT II 2021 dan tidak dapat melakukan penanaman di MT I 2022 hingga saat ini.
Dengan kondisi tersebut, maka Kementerian PUPR melalui BBWS Pompengan Jeneberang akhirnya melaksanakan program Rehabilitasi D.I Kelara-Karalloe di ruas I dan ruas II.
Dalam kunjungan tersebut, Direktur Irigasi dan Rawa (Irwa) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Dr. Ismail Widadi mengatakan, kegiatan ini bertujuan dalam rangka mengecek saluran air irigasi Kelara, Karalloe.
"Kedatangan Kami dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. SWT, berupa air yang dikaruaniakan kepada masyarakat disini," ujar Ismail Widadi.
Lebih lanjut, Ismail Widadi menuturkan, Kami dari Kementerian PUPR hanya bertugas menyediakan sarana infrastruktur bagi para petani untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian.
"PUPR tugasnya disini menyediakan infrastruktur dan air yang sudah merupakan anugerah dari Allah. SWT sudah dibendung dengan bendungan Karalloe kemudian disalurkan dengan saluran irigasi dan ini kita perbaiki salurannya yang sudah kita saksikan bersama-sama dari hulu ke hilir saluran Kelara Karalloe tadi sudah bagus semuanya," tuturnya.
Bahkan kata dia, saluran air yang terdampak bencana longsor di Bulan Juni 2022 lalu sudah di rehab dan sudah cukup bagus dan selesai di bulan Maret 2023 ini," tambah Ismail.
Ia pun mengungkapkan, untuk memaksimalkan layanan air irigasi seluas 7004 Ha maka di tahun anggaran 2023 ini, PUPR harus menggelontorkan anggaran rehabilitasi senilai Rp 7,1 miliar.
"Dalam Proyek rehabilitasi sarana infrastruktur ini menelan anggaran senilai Rp 7,1 milyar. Nah, Anggaran sebesar Rp 7,1 miliar ini sudah sangat luar biasa untuk menjangkau semuanya. Meski masih ada beberapa saluran irigasi mengalami kebocoran kecil," tandasnya.
Ismail menjelaskan bahwa kegiatan Rehabilitasi di Kelara Karalloe TA 2023 ini dilakukan secara kontraktual dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender. Mulai tanggal 1 Februari 2023 hingga 30 September 2023.
"Setelah dilakukan Rehabilitasi saluran induk Kelara Karalloe pada ruas I dan ruas II, dapat mengalirkan debit air ± 7 m3. Dengan Luas area layanan yang dapat diairi setelah di lakukan rehabilitasi yaitu seluas 7004 Ha pada masa tanam I (Oktober-maret)," cetusnya.
Oleh karena itu, Direktur Irigasi dan Rawa (Irwa) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR ini pun berharap agar proyek rehabilitasi ini mampu memperbaiki taraf hidup para petani di Butta Turatea.
"Dengan adanya kegiatan Rehabilitasi D.I Kelara- Karalloe ini maka, besar harapan Kami terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Jeneponto," pungkas Dr. Ismail Widadi.
Diketahui, Pembangunan Bendungan Karalloe yang memiliki daya tampung sebesar 40 juta m3 ini terletak di Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa yang sebelumnya telah diresmikan pada bulan November 2021.
Dimana, bendungan tersebut digunakan sebagai pemenuhan air baku sebesar 440 m3/det, irigasi seluas 7004 ha dan PLTA sebesar 2,5 MW.
Pembangunan ini pun sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Khususnya di Kabupaten Jeneponto yang merupakan daerah dengan tingkat pendapatan perkapita terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. (**)
