JENEPONTO, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, mengeluh lantaran belum mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun 2023.
Salah satu ASN yang meminta namanya tak disebutkan mengaku belum menerima TPP selama 3 bulan terakhir terhitung sejak Juni-Agustus.
"Yang dibayarkan TPP itu baru Januari sampai Mei. Ini sudah hampir 4 bulan belum memang dibayar," katanya kepada RADARSELATAN, Senin, 25 September 2023.
Ia mempertanyakan haknya yang belum terbayarkan serta meminta kejelasan dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas keuangan terkait persoalan itu.
"Itu hak kami, jangan kalian diam, berikan kami penjelasan, alasan apa sehingga hak kami (TPP) itu belum dibayar agar kami juga tau," tegasnya.
Ia mengaku heran karena Pemerintah Daerah selalu terlambat membayar hak para ASN. Padahal, TPP biasanya diterima setelah melakukan pekerjaan.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Jeneponto, Armawi A. Pakihi menjelaskan TPP ASN tak kunjung dibayar disebabkan karena beberapa alasan.
Alasan pertama kata Armawi, dipicu terkait ketersediaan dana yang belum ada. Kedua, penggunaan TPP didominasi ketimbang Anggaran Dana Desa (ADD).
"Pertama TPP itu belum dibayar karena ketersediaan dana. TPP itu lebih banyak pembiayaannya dari ADD. ADD itu sekarang kan baru sekitar 60 persen," kata Armawi saat ditemui di kantor bupati, sore ini.
Selain dua hal itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provisi Sulsel juga turut mempengaruhi pembayaran hak ASN. Pasalnya, transfer DBH ke daerah baru 4 bulan dibayar.
"Dana Bagi Hasil Pemerintah Provisi sampai sekarang baru 4 bulan terbayarkan. Secara otomatis mempengaruhi kondisi belanja. Jadi makanya TPP belum dibayarkan sekarang," terangnya.
Pemerintah Daerah, kata dia, akan membayar TPP ASN apabila anggaran sudah tersedia. Armawi tak menyebut secara detail total TPP yang nantinya akan dibayar.
"Kalau ada dana kita bayar lagi setiap 1 bulan. Itukan tergantung dari nilai perbulan. Tidak bisa kita jelaskan berapa jumlahnya karena ada ASN yang mungkin terima Rp 1 juta, tapi bulan berikutnya karena dia tidak apel, kinerjanya dia berkurang," ucapnya.
Ia berjanji akan segera menuntaskan persoalan tersebut jika anggaran ada. Menurutnya, bukan hanya pegawai saja yang membutuhkan TPP itu, melainkan dirinya juga.
"Kita juga butuh, Pak Sekda juga ada disitu. Semua ASN ini butuh TPP bukan cuma yang tidak hadir itu butuh, tetapi kita juga. Secara otomatis kalau ada itu mulai dari Sekda sampai staf. Dan kalau ada uang kita kasih, kalau tidak tentu kita menunggu karena ada beberapa pembiayaan yang harus kita lakukan,"ungkapnya.
Pria berdarah Bugis Belawa itu menuturkan bahwa kebanyakan ASN yang malas apel dan masuk kantor paling rajin mengeluh soal keterlambatan pembayaran TPP tersebut.
"Kadang itu yang tidak masuk kantor selalu bertanya tidak pernah apel bertanya, kapan pi TPP itu," pungkasnya. (***)
