Oknum Timses Caleg Incumbent DPRD Bulukumba Diduga Sunat Bantuan Tali untuk Petani Rumput Laut

  • Bagikan
Ilustrasi pemotongan bantuan (RADAR SELATAN/BASO MAREWA)

BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Bantuan tali untuk petani rumput laut di Desa Bampang, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba diduga disunat oleh oknum tim sukses calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba.

Bantuan tali untuk petani rumput laut merupakan salah satu program pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba.

Masing-masing kelompok tani rumput laut berhak menerima bantuan tali 48 rol, namun berbeda dengan yang dialami oleh kelompok tani Cappa Gusung, Desa Bampang yang hanya menerima 40 rol saja.

Ketua Kelompok Tani Cappa Gusung, Anas mengungkapkan bahwa bantuan tali tersebut dipotong oleh oknum tim sukses salah satu calon incumbent anggota DPRD dapil V Bulukumba.

"Katanya itu bantuan tali ada karena aspirasinya di DPRD jadi dia potong dari 48 sisa 40 rol yang kami terima," ungkap Anas kepada RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID, pada Kamis, 4 Januari 2024.

Padahal, kata Anas, bantuan tersebut ia diterima langsung di kantor Dinas Perikanan Bulukumba dibuktikan dengan penandatanganan berita acara penerimaan.

Namun setelah bantuan diterima secara simbolis, oknum anggota dewan mengarahkan agar tali itu dibawa ke rumah timsesnya untuk diambil oleh penerima.

"Tapi di sana di rumahnya itu Timses kami ditanya kalau yang kami terima hanya 40 rol saja, padahal di kantor Dinas Perikanan kami tanda tangan 48 rol," kata Anas.

Anas menyayangkan sikap dari oknum Timses yang memotong bantuan untuk petani nelayan demi kepentingan politik dari calonnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Bulukumba, Kusnadi Kamal, menyatakan bahwa bantuan tali untuk petani rumput laut merupakan program pemerintah.

Kusnadi menjelaskan, bantuan tali untuk media tanam rumput laut tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produktifitas petani rumput laut.

Kusnadi menyayangkan apabila ada pihak yang memanfaatkan program pemerintah apalagi sampai memotong bantuan demi kepentingan politik.

"Itu sangat tidak dibenarkan. Karena memang sudah menjadi hak masyarakat untuk menerima bantuan sesuai dengan yang disalurkan oleh pemerintah," kata Kusnadi.

Menurut Kusnadi, penerimaan bantuan yang ditempatkan langsung di kantor Dinas Perikanan itu sebagai salah satu upaya agar program tersebut tidak disalah gunakan.

"Kami mengundang langsung kelompok tani untuk menerima langsung bantuan di Kantor Dinas, di sana ada penandatanganan berita acara sebagai bukti. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kusnadi.

Kalau ada pemotongan bantuan, apalagi terjadi di luar kantor Dinas Perikanan, maka Kusnadi menegaskan bahwa itu bukan dari pihaknya.

Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang bersangkutan belum memberikan konfirmasi terkait masalah tersebut di atas. ****

  • Bagikan