JENEPONTO, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten Jeneponto sepertinya tidak begitu peduli terhadap kondisi masyarakat.
Hal itu dikarenakan endapan anak sungai Balangbaru setiap tahun kerap meluap yang mengakibatkan 20 ribu hektare sawah milik petani terendam banjir hingga gagal panen.
Melihat kondisi tersebut, Kepala Desa Lentu Sirajuddin terpaksa turun gunung dengan melakukan normalisasi dasar anak sungai sepanjang 2000 meter dengan jumlah kedalaman 2 meter.
Menurutnya, inisiatif ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar jika musim hujan tiba air tak lagi menggenangi sawah petani.
"Musim hujan yang akan kita hadapi ini kedepan, kalau tidak ada perencanaan atau ada niat untuk pengerukan tahun ini, maka dampaknya kembali lagi seperti tahun kemarin. Dampak kerugiannya itu sangat luar biasa bagi petani," kata Sirajuddin kepada wartawan, belum lama ini.
Selain dampak banjir kata dia, petani juga kerap merasakan kurangnya pasokan pupuk bersubsidi dan bibit gratis bantuan pemerintah.
Sirajuddin menuturkan, apabila normalisasi tak dilakukan tahun ini maka, dampaknya dapat merendam 20.000 ribu hektar sawah.
Bahkan, dampaknya dapat meluas sampai ke Desa Maero dan kelurahan Tonrokassi Timur. Tapi yang paling parah jika tak dikeruk adalah Desa Lentu, tepatnya berada di Dusun Alluka dan Paranga.
Sehingga untuk mencegah hal serupa, pihaknya harus rela melakukan normalisasi menggunakan anggaran DBH dan SILPA. Meski anggarannya bukan bantuan dari pemerintah daerah.
"Kita gunakan anggaran perubahan APBDes dari DBH yang awalnya untuk pembelian kendaraan dinas Kepala Desa terpaksa harus kami alihkan, karena kita sangat kasihan melihat penderitaan para petani. Dana SILPA juga kita alihkan ke pengerukan," tutur Sirajuddin.
Disinggung terkait peranan Pemkab Jeneponto terkait masalah ini, Sirajuddin mengungkapkan jika pihaknya sudah berusaha melobi ke tingkat kabupaten namun sejauh ini belum terealisasi. Hanya saja sekedar janji, itu pun tahun depan.
"Sebelum pengerukan ini, Saya juga bersyukur sudah ada niat dari pemerintah Kabupaten untuk menfasilitasi normalisasi ini," katanya.
"Sudah dijanji untuk tahun depan tapi, karena masalahnya tahun ini musim hujan kita hadapi. Takutnya kalau ditunda dampaknya jauh lebih besar lagi, sehingga itu yang kami khawatirkan," cetus Sirajuddin.
Sehingga, pihak melaksanakan pengerukan dengan hasil Musyawarah Perubahan APBDes, yang awalnya untuk anggaran DBH pengadaan motor dinas itu tunda dulu untuk pengerukan ini.
Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang petani bernama Lahijja. Menurut dia, proses normalisasi anak sungai ini sudah lama didentumkan pemerintah. Baik itu dari kalangan Eksekutif maupun legislatif namun hingga kini hanya omong kosong belaka.
"Sebetulnya sejak lamami direncanakan untuk dikeruk, bahkan ada juga anggota DPRD pernah janji, namun tak kunjung dilakukan. Tetapi dapat dibuktikan sendiri oleh Pemerintah Desa Lentu," bebernya.
Kendati demikian, petani yang memiliki garapan sawah seluas 1 hektar di lokasi ini mengatakan tetap bersyukur meski pun anggaranya berasal dari APBDes.
"Kita berharap dengan selesainya pengerukan sendimen tanah di aliran anak sungai Balangbaru ini, tahun depan hasil pertanian dapat maksimal," pungkasnya. (***)
