SEHATKI Jadi Program Pembangunan Berkelanjutan di Sinjai

  • Bagikan

JAKARTA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Daerah Sinjai, Sulawesi Selatan lolos dan mengikuti penjurian I-SIM For Regencies, yang digelar oleh PT Surveyor Indonesia, yang bekerja sama dengan Bappenas, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Senin, 30 Oktober 2023.

Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan pihaknya memiliki program bernama SEHATKI (Sistem Pelaporan Hasil Layanan Dinkes Sinjai).

Dalam hal ini akan berfokus pada pelayanan dan fasilitas kesehatan yang sudah ditingkatkan agar masyarakat mudah untuk berobat. 

"Kenapa pilih program ini karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat kesehatan pendidikan serta agama. Kami menyetuh kesehatan karena pas covid itu menjadi fokus utama Pemda dan komitmen Bupati Sinjai itu memang kebutuhan masyarakat," kata Andi Jefrianto Asapa.

Dia memamparkan keungguulan program ini adalah semua masyarakat Sinjai sudah memiliki asuransi kesehatan.

Sehingga biaya pengobatan akan ditanggung oleh asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan maupun lainnya.

Dalam penggunaan asuransi kesehatan ini akan mendapatkan layanan yang terbaik. Salah satunya ada Rumah Singgah yang bisa memabantu masyarakat yang tengah berobat ke Rumah Sakit Rujukan.

"Ini berawal sudah 15 tahun kami punya Jamkesda yaitu jaminan kesehatan daerah. Kita punya layanan 119 semua igd kita tangani secara baik. Ada rumah singgah jadi kabipten sinjai ada layanan rujukan ke kabupaten provinsi kita sediakan rumah singgah jadi enggak telantar sampai mendapatkan rumah sakit rujukan," katanya.

Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pihak Sinjai juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam menghadirkan lulusan dokter terbaik dalam membantu mengobati masyarakat dalam berbagai penyakit.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Surveyor Indonesia Haris Witjaksono mengatakan Surveyor Indonesia memiliki inisiatif membangun jembatan antara stakeholders dengan pemerintah daerah.

Tujuan Pembangunan Berlanjutan merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah, sehingga pentingnya kolaborasi multi-stakeholders.

“Di sinilah peran Surveyor Indonesia untuk memberikan inspirasi bahwa setiap unsur anak bangsa harus mampu memberikan kontribusi positif kepada perusahaan, masyarakat, dan negara. SDGs harus menjadi gerakan bersama," bebernya.

Selain itu, dalam penjurian ini, masing-masing Kabupaten menampilkan program unggulan SDGs yang kemudian diuji lebih dalam oleh panelis.

Penjurian I-SIM For Regencies akan menjadi bagian dari SDGs Action Awards (SDGs Award) kategori Pemerintah Daerah yang akan disampaikan pada acara SDGs Annual Conference, pada 5-7 November 2023 di Yogyakarta oleh Kementerian PPN/Bappenas.(jpnn)

  • Bagikan