JENEPONTO, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Puluhan massa dari Celebes Law And Transparency menggelar unjuk rasa di kantor PPK Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin, 26 Februari 2024.
Koordinator Lapangan (Korlap) Rifky menuntut panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Bangkala untuk memberikan penjelasan terkait dugaan pemalsuan daftar hadir.
"Kami meminta PPK Bangkala memberikan penjelasan terkait adanya pemalsuan daftar hadir dan sekaligus menghentikan proses rekapitulasi tingkat Kecamatan sebelum ditemukan titik terang pemalsuan daftar hadir," kata Rifki kepada wartawan, Selasa, 27 Februari 2024.
Olehnya itu, Rifky meminta pihak Gakkumdu segera mengusut tuntas oknum yang bermain dalam merekayasa daftar hadir bahkan diduga kuat menimbulkan penggelembungan suara untuk caleg-caleg tertentu.
Selain itu, ia juga menuntut Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di setiap TPS.
"Diduga terjadi kecurangan dan atau upaya lainnya yang dinilai dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak," harap Rifki.
Pendemo juga meminta kepada KPU Jeneponto untuk melaksanakan rekomendasi PSU tersebut.
"Kami meminta sesegera mungkin sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," pintanya.
Apabila tuntutan ini tak dipenuhi maka massa mengancam akan kembali menduduki Kantor PPK Kecamatan Bangkala dengan waktu yang tak ditentukan.
"Kami akan menempati halaman sekretariat PPK untuk memantau aktivitas didalam Sekretariat sampai tuntutan kami dipenuhi," tegasnya.
Setelah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor PPK Bangkala, massa yang jumlahnya mencapai 50 orang ini, melanjutkan aksinya didepan kantor Bawaslu Jeneponto dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.
Hanya saja, saat massa berada di lokasi, tak satu pun anggota komisioner Bawaslu Jeneponto yang menemui perwakilan massa lantaran tak berada di lokasi.
Selanjutnya, perwakilan massa hanya diterima jajaran Bawaslu guna menerima laporan aduan mereka.
