JENEPONTO, RADARSELATAN - Pejabat Bupati Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Junaedi Bakri memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor dalam rangka percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Rabu (20/03), lalu.
Rakor lintas sektor yang tergabung dalam tim gugus tugas KLA 2024 menitikberatkan bahasan mengenai target capaian indikator peran daerah dalam upaya pemenuhan hak anak.
Sejumlah Indikator harus dimiliki sebuah daerah seperti Layanan Pemenuhan Hak Anak (LPHA) sesuai klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dan Kesejahteraan serta Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu luang dan kegiatan budaya.
Pasalnya, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan memberikan Anugerah Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) 2024 kepada Pemda yang memiliki komitmen dalam menyediakan layanan PHA yang telah terstandarisasi.
Standarisasi itu pun meliputi kategori Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), dan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP).
Dikutip dari laman resmi KemenPPPA, program PHA dibangun bertujuan agar semua anak di mana pun berada merasa aman dan nyaman. Sehingga, setiap layanan dasar yang diterima anak mengedepankan prinsip hak anak.
Dimana anugerah ini diberikan kepada 4 layanan pemenuhan hak anak yang sudah terstandarisasi ramah anak, baik dari SOP-nya, sarana dan prasarananya sudah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang dinilai oleh tim penilai yang melibatkan pakar sesuai bidang dan Kementerian/ Lembaga.
Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Junaedi menjelaskan Pemda Jeneponto sangat antusias untuk mengimplementasikan indikator tersebut melalui koordinasi oleh dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Kita berharap mimpi besar kabupaten layak anak tahun ini dapat diwujudkan melalui kerja bersama terkhusus peran para perangkat daerah dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan KemenPPPA," harapnya.
Ia juga menambahkan agar seluruh pihak terlibat aktif dalam mendorong layanan kesehatan dasar anak, pendidikan dan upaya bersama dalam menekan angka stunting. (***)
